Banyak dari mereka bekerja dalam keterbatasan, tetapi tetap memikul tanggung jawab besar menjaga kedaulatan negara.

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Rizki Faisal meminta Pemerintah memperkuat peran aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di wilayah perbatasan guna mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) hingga penyelundupan narkoba.

Menurut dia, Pemerintah perlu memberi perhatian lebih terhadap kesejahteraan dan fasilitas personel Polri yang bertugas di wilayah perbatasan tersebut.

“Jangan sampai polisi yang bertugas di perbatasan seolah-olah bekerja sendirian,” kata Rizki di Jakarta, Kamis.

Wakil rakyat ini mengatakan bahwa negara harus hadir dalam bentuk peningkatan tunjangan, kelayakan infrastruktur pos, dan pemenuhan kebutuhan operasional.

“Kondisi personel Polri yang harus bertugas di pulau-pulau terpencil jauh dari keluarga, dan sering kali tanpa akses yang memadai terhadap fasilitas dasar,” ujarnya.

Rizki melanjutkan, "Banyak dari mereka bekerja dalam keterbatasan, tetapi tetap memikul tanggung jawab besar menjaga kedaulatan negara."

Legislator ini mengatakan bahwa peran polisi di perbatasan itu perlu diperkuat sebagai peringatan Hari Bhayangkara Ke-79.

Jargon polisi yang Presisi, menurut dia, juga harus melingkupi polisi yang menjaga Indonesia di titik terluar.

Ia menyebutkan salah satu wilayah perbatasan yang rawan kejahatan lintas negara adalah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Daerah tersebut berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Hal itu, kata dia, menjadikan tantangan pengamanan di wilayah tersebut jauh lebih kompleks ketimbang wilayah lain, terlebih lagi Kepulauan Riau memiliki kondisi geografis terdiri atas ribuan pulau dan bentang laut yang luas sehingga patroli laut membutuhkan anggaran besar, armada yang cukup, serta logistik yang kuat.

"Kepri bukan hanya wilayah administratif biasa, provinsi ini adalah beranda terdepan Indonesia," kata dia.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.