Mataram (ANTARA) – Sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dua perwira Polri yang bertugas di wilayah Nusa Tenggara Barat terungkap tidak ada kaitan dengan dugaan penganiayaan hingga mengakibatkan Brigadir NH (Nurhadi) meninggal di salah satu penginapan wilayah Gili Trawangan.

Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid melalui siaran pers yang diterima di Mataram, Kamis, menyampaikan bahwa pelanggaran etik Kompol Y dan Ipda AC yang berujung pada penerapan sanksi PTDH itu berkaitan dengan Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pasal 13 huruf e dan f Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri serta Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Sidang etik menyatakan bahwa perbuatan mereka tidak mencerminkan sikap, perilaku, dan nilai-nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi oleh anggota Polri. Mereka telah melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan Pasal 13 huruf e dan f Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri serta Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Kombes Pol. Kholid menjelaskan bahwa perbuatan tidak patut dan tidak layak Kompol Y dan Ipda AC itu berlandaskan pada putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang digelar pada hari Selasa (27/5) di ruang sidang Bidang Propam Polda NTB.

Dengan menyampaikan hal tersebut, isu yang sebelumnya tersiar di tengah masyarakat terkait dengan dugaan kedua perwira tersebut menganiaya Brigadir NH hingga meninggal itu tidak muncul dari putusan sidang etik yang merujuk pada Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri menyebutkan bahwa setiap pejabat Polri yang berkedudukan sebagai bawahan dilarang menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan.

Dalam penerapan Pasal 13 huruf e dan f Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri itu berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan perzinaan.

Pasal 13 huruf e Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri menyebutkan bahwa setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkotika, psikotropika dan obat terlarang.

Dalam Pasal 13 huruf e Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri menyebutkan bahwa setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan perzinaan dan/atau perselingkuhan.

Selanjutnya, Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri itu berkaitan dengan penerapan PTDH.

Dalam uraian peraturan, Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri itu menyebutkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Atas adanya putusan tersebut, Kombes Pol. Kholid mengatakan bahwa hasil sidang KKEP turut menetapkan sanksi berupa penempatan dalam tempat khusus (penahanan khusus) terhadap Kompol Y dan Ipda AC selama 30 hari.

Lebih lanjut, Kombes Pol. Kholid menerangkan bahwa penjatuhan sanksi etik tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana atau perdata. Ia menyampaikan hal tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus meninggalnya Brigadir NH yang berada di bawah penanganan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda NTB.

"Mengenai proses hukum akan dibuka dan diuji secara sah nantinya di hadapan pengadilan. Saat ini penyidik Ditreskrimum Polda NTB sedang melakukan pemeriksaan intensif," ujarnya.

Brigadir NH meninggal saat bersama Kompol Y dan Ipda AC di sebuah vila, Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara, Rabu (16/4).

Pihak keluarga mengindikasikan almarhum meninggal tidak wajar sehingga pihak kepolisian melakukan penyelidikan.

Pihak kepolisian dalam upaya mengungkap penyebab meninggal Brigadir NH telah melakukan ekshumasi dengan melakukan pembongkaran makam.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025