Medan (ANTARA) – Pimpinan Wilayah (PW) Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara (Sumut) memuji komitmen Gubernur Sumut Bobby Nasution memberantas korupsi di jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

“Peristiwa OTT (operasi tangkap tangan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Sumatera Utara melibatkan Kadis PUPR (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Sumut berinisial TOP,” ujar Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Sumut Muhammad Syarif Lubis di Medan, Selasa.

Hal ini, lanjut dia, membuktikan kesungguhan Gubernur Sumut Bobby Nasution memberantas korupsi di tubuh organisasi perangkat daerah (OPD) lingkungan Pemprov Sumut.

Bahkan, Bobby Nasution yang merupakan Wali Kota Medan periode 2021-2025 itu tidak memberikan perlindungan hukum maupun politik terhadap bekas anak buahnya sejak di Pemerintah Kota (Pemkot) Medan tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum RI Dody Hanggodo telah memecat Topan Obaja Putra Ginting dari jabatannya sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara pekan lalu.

"Sejak awal Pemuda Muhammadiyah sudah melihat kepemimpinan pak gubernur memiliki komitmen positif menindak tegas oknum-oknum ASN pelaku korupsi di jajaran Pemprov Sumut," tegas Syarif.

Sebelumnya, ungkap dia, terdapat dua peristiwa korupsi yang menjerat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumut Ilyas Sitorus, serta Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumut Zumri Sulthony.

"Pak gubernur juga mengambil sikap yang sama, yaitu mendukung penegak hukum untuk menindak jajarannya. Artinya Pak Bobby selaku Gubernur Sumut bertindak tanpa pandang bulu, dan tegas terhadap pelaku korupsi," jelasnya.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.