“Jadi, semua kehadiran perusahaan atau pembangunan itu lebih kepada positif, bukan untuk mendatangkan ancaman-ancaman terhadap berbagai aspek,”

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Hak Asasi Manusia sedang menyiapkan standar pengelolaan proyek strategis nasional (PSN) berbasis HAM secara keseluruhan di Indonesia agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam suatu pembangunan.

“Jadi, semua kehadiran perusahaan atau pembangunan itu lebih kepada positif, bukan untuk mendatangkan ancaman-ancaman terhadap berbagai aspek,” kata Menteri HAM Natalius Pigai di kantornya, Jakarta, Selasa.

Pigai mengatakan standar pengelolaan PSN berbasis HAM setidaknya memenuhi delapan aspek, yakni yang pertama, masyarakat harus mengetahui dan mengizinkan sebelum proyek dimulai.

“Jangan izin cukup bupati, gubernur, lalu datang seakan-akan diizinkan oleh masyarakat. Harus izinnya berasal dari masyarakat,” kata dia.

Kedua, tanah tempat pembangunan proyek bebas dari sengketa atau clean and clear. Ketiga, masyarakat harus berpartisipasi sebagai pekerja. Keempat, usaha yang telah berlangsung di daerah pembangunan tidak boleh digeserkan.

Kelima, tatanan dan nilai budaya setempat harus tetap dijaga. Keenam, masyarakat adat tidak boleh terpinggirkan. Ketujuh, alam mesti dilestarikan. Kedelapan, negara dan masyarakat sama-sama untung.

“Rakyat happy (senang), perusahaan happy, negara untung,” kata Pigai.

Di samping itu, Menteri HAM juga menekankan pentingnya menghadirkan keadilan dalam penanganan konflik atau peristiwa lainnya akibat pembangunan. Menurut dia, sistem keadilan juga harus disediakan dalam pengelolaan pembangunan.

“Kalau terjadi konflik, kalau ada yang tidak diizinkan, ada yang masalah, ada yang menuntut, bagaimana proses justice system-nya? Kalau tata kelola ini semua tidak diperhatikan, maka pasti PSN juga terganggu,” kata Pigai.

Ihwal PSN berbasis HAM sejatinya sudah dikemukakan Menteri HAM saat rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2).

Pigai menyatakan mendukung akselerasi pembangunan PSN dengan berlandaskan pemenuhan nilai-nilai HAM. Hal utama yang ia tekankan ialah tingkat partisipasi masyarakat. Menurut dia, keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan PSN harus ditempatkan sebagai subjek, bukan sebagai objek.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025